JAKARTA - Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama akibat urbanisasi cepat dan konsumsi sekali pakai yang tinggi. 

Volume sampah terus meningkat sementara pemilahan di sumber masih lemah. Pemerintah saat ini menekankan penggunaan teknologi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi utama.

Namun, pendekatan ini dipandang sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar permasalahan. Sampah Indonesia didominasi oleh sisa makanan dan plastik sekali pakai yang seharusnya diolah melalui pengurangan, pemilahan, pengomposan, dan daur ulang. PSEL cenderung fokus di hilir, sehingga tidak menurunkan tekanan sampah secara signifikan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai strategi ini berpotensi menimbulkan risiko baru bagi lingkungan dan masyarakat. Alih-alih menjadi jawaban, teknologi ini justru dapat memperparah polusi udara dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah saat ini.

Risiko dan Dampak PSEL

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PSEL diklaim mampu mengurangi sampah sekaligus menghasilkan energi. Namun, karakter sampah basah dan bernilai kalori rendah di Indonesia membuat teknologi insinerasi ini kurang efisien. 

PSEL justru memerlukan energi tambahan dan berpotensi menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksin, logam berat, dan partikel halus.

Dampak polutan tersebut tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, biaya investasi besar dan dukungan fiskal yang diperlukan membebani anggaran publik. Pendekatan ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber.

Kontrak jangka panjang PSEL dapat “mengunci” pemerintah daerah dan menghambat upaya pengurangan, daur ulang, dan tanggung jawab produsen. Dengan ketergantungan pada pasokan sampah yang terus-menerus, keberlanjutan proyek menjadi dipertanyakan. Hal ini juga menimbulkan tekanan tambahan terhadap pengelolaan sampah lokal yang berbasis komunitas.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain risiko lingkungan, PSEL berpotensi merugikan sektor informal yang mengelola sampah. Pemulung, pengepul, dan bank sampah menjadi kelompok yang terdampak karena keberadaan PSEL mengurangi kebutuhan mereka. Sistem daur ulang berbasis masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan sampah bisa melemah.

Kehilangan mata pencaharian di sektor informal menimbulkan ketidakadilan sosial yang nyata. Sistem ini juga menimbulkan ketergantungan pada teknologi mahal daripada solusi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang adil harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

Walhi mengajak publik dan pemerintah untuk meninjau kembali implementasi PSEL secara kritis. Memahami konteks lokal dan karakteristik sampah Indonesia menjadi kunci dalam merancang strategi pengelolaan yang efektif. Krisis sampah tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang hanya membakar masalahnya.

Alternatif Berbasis Zero Waste

Solusi berkelanjutan justru terletak pada penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste. Regulasi yang tegas, perubahan budaya konsumsi, dan pengelolaan sampah organik berbasis komunitas menjadi prioritas. Daur ulang material juga harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan.

Pengembangan fasilitas pengomposan skala kota dan pusat daur ulang material dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Sistem logistik untuk sampah terpilah dan dukungan komunitas menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan ini menekankan keadilan sosial, keberpihakan ekologis, dan kepentingan publik jangka panjang.

Peran pemerintah sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip zero waste. Kebijakan progresif, seperti pelarangan pembuangan sampah organik ke TPA dan penerapan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas, dapat mendukung transisi ini. Dengan strategi ini, pengelolaan sampah menjadi solusi berkelanjutan, bukan sekadar mitigasi sementara.

Langkah Strategis Pemerintah

Evaluasi kebijakan terkait PSEL menjadi langkah awal yang penting. Peraturan yang ada perlu disesuaikan untuk mendukung pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan, pemilahan, dan daur ulang. Pemerintah pusat dan daerah dapat merealokasikan anggaran ke fasilitas pengelolaan sampah berkelanjutan.

Investasi pada pengomposan, pusat daur ulang, dan sistem logistik untuk sampah terpilah harus menjadi prioritas. Selain itu, dukungan terhadap inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas memperkuat keberlanjutan. Penegakan Undang-Undang Pengelolaan Sampah secara tegas menjadi dasar untuk implementasi kebijakan progresif.

Pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif. Dengan demikian, pengelolaan sampah Indonesia dapat menuju sistem yang adil, ekologis, dan berkelanjutan. Masa depan pengelolaan sampah tidak dibangun melalui teknologi mahal, tetapi melalui solusi yang berpijak pada kebutuhan dan realitas lokal.