JAKARTA - Pembangunan kawasan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi dimulai pada akhir Oktober 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam realisasi visi IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
Salah satu proyek utama yang saat ini tengah berlangsung adalah pengerjaan jalan di kawasan yudikatif. Proses konstruksi jalan tersebut efektif dimulai sejak 31 Oktober 2025 dengan nilai proyek mencapai Rp1,9 triliun. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelat merah, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), yang telah berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan melalui skema Joint Operation (JO). Dalam kerja sama ini, PTPP berperan sebesar 25% dari total pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan.
“Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027, dan akan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama satu tahun,” ujar Joko dalam keterangan resmi di Jakarta.
Dengan dimulainya tahap konstruksi ini, IKN kembali menunjukkan kemajuan nyata dalam pembangunan infrastruktur pendukung fungsi pemerintahan yang akan segera beroperasi penuh.
Pembangunan Jalan Strategis Penghubung Kompleks Yudikatif
Proyek yang tengah digarap oleh PT PP mencakup beberapa ruas penting di dalam kawasan Kompleks Yudikatif IKN. Beberapa di antaranya meliputi Ruas 36, Ruas 16 dan 2, Ruas 17, Ruas Botanical, serta Ruas Gerbang Barat yang berfungsi sebagai akses utama ke area lembaga hukum nasional.
Selain membangun jalan utama, proyek ini juga mencakup konstruksi jembatan penghubung antar-ruas yang menjadi jalur vital bagi mobilitas di dalam kawasan tersebut. Kehadiran jembatan dan jalan baru akan memperlancar akses antarinstansi serta memperkuat sistem transportasi internal IKN.
Menurut Joko Raharjo, pembangunan infrastruktur jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjang mobilitas, tetapi juga menjadi tulang punggung konektivitas kawasan lembaga peradilan dan hukum di jantung IKN. Ia menegaskan bahwa desain jalan yang dikerjakan telah dirancang untuk mendukung tata ruang IKN yang futuristik dan ramah lingkungan.
“Infrastruktur jalan ini akan menjadi tulang punggung konektivitas bagi kawasan lembaga peradilan dan hukum negara di jantung IKN. Keberadaannya akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol tata kelola nasional yang efisien dan modern,” jelas Joko.
Kawasan ini nantinya diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan.
Otorita IKN Siapkan Proyek Tambahan Bernilai Rp3,1 Triliun
Selain proyek yang dikerjakan PT PP, Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) juga tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya di kawasan yudikatif. Nilai konstruksi untuk proyek tambahan tersebut diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun dan saat ini sudah memasuki tahap lelang.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur di kawasan yudikatif ini akan dibangun di atas lahan seluas 15 hektare. Lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai zona hukum dan peradilan yang menjadi bagian penting dari struktur tata ruang IKN Nusantara.
“Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025,” terang Basuki.
Ia menambahkan, semua proses pembangunan dijalankan dengan prinsip transparansi dan efisiensi, sesuai arahan pemerintah agar IKN menjadi simbol pemerintahan yang modern, hijau, dan digital.
Tahap lelang ini melibatkan berbagai perusahaan konstruksi nasional yang memiliki rekam jejak baik dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Dengan pengawasan langsung dari OIKN, diharapkan seluruh proses berjalan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
Rencana dan Target Penyelesaian Hingga Akhir 2027
Pembangunan kawasan yudikatif IKN tidak hanya mencakup infrastruktur jalan, tetapi juga pembangunan sejumlah gedung lembaga tinggi negara. Fasilitas yang akan dibangun antara lain gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.
Basuki Hadimuljono menyebut bahwa konstruksi kompleks lembaga peradilan ini akan menjadi salah satu ikon baru IKN Nusantara. Dengan desain arsitektur modern, seluruh bangunan dirancang agar mencerminkan semangat transparansi, keadilan, dan profesionalisme lembaga peradilan Indonesia.
“Pembangunan kawasan yudikatif IKN ini diperkirakan memakan waktu 25 bulan, terhitung mulai November 2025. Dengan demikian, konstruksi kawasan yudikatif ditargetkan rampung pada akhir 2027,” ungkap Basuki.
Proyek ini juga akan mendukung fungsi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dengan kawasan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, seluruh elemen pemerintahan dapat beroperasi dalam satu sistem administrasi yang efisien di bawah satu wilayah pemerintahan IKN Nusantara.
Selain gedung lembaga tinggi negara, pembangunan juga akan mencakup ruang terbuka hijau, sistem drainase terpadu, serta fasilitas pendukung seperti area parkir dan akses publik. Semua elemen tersebut akan dirancang selaras dengan prinsip smart city dan green city yang menjadi konsep utama IKN.
PT PP dan Pemerintah Dorong Efisiensi dan Inovasi di Lapangan
Sebagai salah satu kontraktor pelat merah, PT PP memainkan peran penting dalam pembangunan proyek strategis nasional termasuk IKN Nusantara. Melalui proyek jalan kawasan yudikatif ini, PTPP memperlihatkan komitmennya dalam menghadirkan solusi konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan.
Joko Raharjo menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan tepat waktu, sesuai standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan teknologi konstruksi modern juga akan digunakan untuk mempercepat proses pembangunan tanpa mengorbankan keamanan dan kualitas hasil akhir.
Ia menambahkan, kerja sama lintas BUMN menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN. Dengan sinergi yang kuat antara kontraktor, otoritas proyek, dan pemerintah pusat, diharapkan seluruh target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai jadwal.
Keberhasilan proyek ini akan menjadi bukti nyata kemampuan industri konstruksi nasional dalam mendukung agenda besar pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang berkelas dunia.
Simbol Transformasi Pemerintahan dan Modernisasi Infrastruktur Nasional
Pembangunan kawasan yudikatif IKN menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi sistem pemerintahan Indonesia menuju era baru. Dengan desain yang futuristik dan tata ruang yang terintegrasi, kawasan ini diharapkan menjadi simbol reformasi birokrasi dan modernisasi infrastruktur nasional.
Selain itu, proyek ini akan membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga konstruksi dan sektor pendukung lainnya. Dengan dukungan teknologi dan manajemen proyek yang efisien, pembangunan kawasan yudikatif di IKN diharapkan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta pemerintahan.
Ketika proyek ini rampung pada 2027, kawasan yudikatif IKN akan menjadi pusat peradilan modern yang merepresentasikan prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan infrastruktur yang kuat, IKN Nusantara siap menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia di mata dunia.