JAKARTA - Upaya penghapusan tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini memasuki tahap persiapan teknis yang lebih matang. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah teknis terkait rencana tersebut.
Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan data peserta yang menunggak sesuai ketentuan, termasuk penguatan sistem teknologi informasi. Langkah ini dilakukan agar kebijakan penghapusan dapat berjalan tertib dan sesuai regulasi yang berlaku.
Selain itu, koneksi sistem iuran telah diintegrasikan dengan lebih dari satu juta kanal pembayaran perbankan maupun non-perbankan guna memudahkan proses administrasi peserta. Integrasi tersebut diharapkan mempercepat pencocokan data serta mempermudah akses informasi bagi peserta.
“Kami menyiapkan juknis internal, data peserta menunggak, sistem IT, serta mekanisme informasi kepada peserta agar mereka tahu posisi tunggakan dan mekanisme penghapusannya,” ujar Ghufron dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu, 11 Februari 2026. Ia menambahkan transparansi informasi menjadi kunci agar peserta memahami hak dan kewajibannya.
Rancangan Aturan dan Sistem Layanan Sedang Disusun
Sejumlah langkah persiapan lainnya meliputi penyusunan rancangan peraturan direksi tentang penghapusan piutang iuran. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan situs web untuk pengecekan status tagihan serta pengembangan sistem penghapusan kredit iuran.
"Upaya ini diharapkan mempermudah peserta dalam mengakses informasi terkait kebijakan tersebut," katanya. Dengan sistem digital yang diperbarui, peserta dapat mengetahui status tunggakan secara lebih cepat dan transparan.
Beberapa proses lain juga masih berjalan, seperti penyusunan alur layanan penghapusan tunggakan di kantor cabang maupun kanal layanan lain. Pengembangan sistem pengajuan penghapusan untuk kategori tertentu serta strategi sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan.
BPJS menilai komunikasi publik sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sosialisasi yang jelas diharapkan mampu mencegah interpretasi keliru mengenai syarat dan mekanisme penghapusan.
Prioritas Peserta yang Mendapat Penghapusan Tunggakan
Ghufron menyebut penghapusan akan diprioritaskan bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Selain itu, peserta yang masuk skema Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemda serta peserta kelas 3 nonaktif yang tergolong tidak mampu juga menjadi prioritas.
Ia menegaskan penghapusan tunggakan bagi fakir miskin dan kelompok tidak mampu, khususnya desil 1–4, dapat dilakukan otomatis tanpa syarat pembayaran. Namun bagi peserta di luar kategori tersebut, penghapusan hanya bisa dilakukan setelah mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan pembayaran tertentu.
Penghapusan juga berlaku bagi peserta yang telah meninggal dunia atau memiliki data ganda dalam sistem. Proses ini akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan guna memastikan data kepesertaan tetap akurat dan mutakhir.
BPJS Kesehatan berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepesertaan aktif sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN. Dengan berkurangnya beban tunggakan, peserta diharapkan dapat kembali mengakses layanan kesehatan secara optimal.
Data Tunggakan dan Sorotan Publik
Sebelumnya Kementerian Kesehatan mengungkapkan berdasarkan data hingga Desember 2025, total piutang atau utang tidak tertagih mencapai Rp26,47 triliun. Kategori paling banyak menyasar pada penerima bantuan atau PBI.
Besarnya angka tersebut menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan kesehatan. Hal ini mendorong perlunya komitmen kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tunggakan peserta JKN.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pemerintah perlu menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan JKN, termasuk soal tunggakan peserta. Ia menyoroti pentingnya kepastian waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Karena Ketua Dewas dan Direktur Utama selalu berpikir dan kita, terus pemerintah menjanjikan awal Januari, tapi sampai sekarang awal Februari. Nah saya juga berharap selesai baru ditandatangani Perpres-nya," jelasnya.
Iuran Tetap Penting Demi Keberlanjutan JKN
Di tengah rencana penghapusan tunggakan, Ghufron menegaskan bahwa biaya layanan kesehatan bukan sesuatu yang murah. Ia mengingatkan bahwa iuran peserta tetap menjadi kewajiban penting agar sistem jaminan kesehatan nasional dapat berjalan dengan baik.
"Menurut saya untuk masyarakat kita secara umum ada kurang kesepahaman bahwa kesehatan itu mahal. Dia kira kesehatan itu murah, itu salah besar," ujar Ali.
Ia menambahkan bahwa karena kesehatan membutuhkan biaya besar, maka harus ada pihak yang membiayai melalui skema gotong-royong seperti BPJS Kesehatan. Skema tersebut dirancang agar seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan secara merata.
Dengan berbagai langkah teknis yang tengah disiapkan, BPJS Kesehatan berupaya memastikan kebijakan penghapusan tunggakan berjalan transparan dan tepat sasaran. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya meringankan beban peserta tertentu, tetapi juga memperkuat fondasi program JKN secara menyeluruh.