JAKARTA - Tekanan terhadap pemerintah daerah kini semakin nyata dalam upaya menjaga swasembada pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk bertindak tegas terhadap daerah yang tidak serius menjalankan program cetak sawah.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak ingin momentum swasembada beras yang telah diraih menjadi sia-sia. Evaluasi menyeluruh bahkan pengalihan anggaran disebut sebagai konsekuensi bagi daerah yang lamban dan tidak menunjukkan progres signifikan.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama jajaran Eselon I dan II serta Kepala Dinas se-Indonesia di Jakarta pada Rabu, Amran menyampaikan peringatan tersebut secara terbuka. Ia menekankan bahwa tanggung jawab penuh atas kebijakan itu berada di pundaknya sebagai Menteri Pertanian.
"Yang tidak serius, kabupaten yang tidak serius, tolong nol kan anggarannya, Menteri (Pertanian) yang tanggung jawab. Sampaikan Menteri (Pertanian) yang tanggung jawab,” kata Mentan dalam forum tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi daerah yang mengabaikan program strategis nasional.
Amran mengingatkan bahwa anggaran pertanian yang mencapai puluhan triliun rupiah merupakan amanah rakyat. Dana sebesar itu, menurutnya, harus diwujudkan menjadi produksi nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan bantuan kepada daerah yang menunjukkan progres baik. Sementara daerah dengan capaian rendah akan ditahan sementara alokasi anggarannya hingga terlihat adanya perbaikan.
“Tolong seluruh dirjen (direktur jenderal), daerah yang capaiannya rendah, alihkan ke yang rajin. Jadi kabupaten dan provinsi yang tidak serius, anggarannya tarik, pindahkan ke provinsi lain, kabupaten lain,” ujarnya. Instruksi tersebut menjadi pedoman tegas bagi seluruh jajaran di Kementerian Pertanian.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pengalihan anggaran bukanlah bentuk hukuman semata. Langkah itu disebutnya sebagai wujud tanggung jawab dan perlindungan agar daerah tidak terbebani target yang tidak mampu direalisasikan.
"Bentuk cinta saya, kalau Anda tidak sanggup, saya pindahkan anggarannya. Dari pada nanti tidak berjalan optimal di kemudian hari,” ucapnya. Menurut Amran, kebijakan ini justru bertujuan menjaga efektivitas program secara keseluruhan.
Komitmen Tegas Jaga Momentum Swasembada
Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan bahwa program cetak sawah tidak boleh kendur. Ia menginstruksikan seluruh kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota untuk terus memacu percepatan cetak sawah dan optimalisasi lahan.
Ia menilai momentum swasembada pangan yang telah diraih harus dijaga secara berkelanjutan. Kinerja daerah menjadi kunci agar capaian tersebut tidak hanya bersifat sementara.
"Momentum swasembada pangan yang telah diraih tidak boleh kendur dan harus dijaga secara berkelanjutan," tegasnya. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa konsistensi pelaksanaan program sangat menentukan hasil akhir.
Menurut Amran, cetak sawah merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan swasembada. Tanpa perluasan dan optimalisasi lahan, target produksi beras nasional akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Pada 2025, realisasi cetak sawah mencapai sekitar 200 ribu hektare. Sementara pada 2026, program tersebut ditargetkan meningkat hingga 250 ribu hektare.
Target tersebut dinilai realistis jika seluruh daerah bergerak secara serentak. Apalagi jika dikombinasikan dengan program optimalisasi lahan yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.
Amran meyakini kombinasi kedua program itu akan membentuk sistem yang kokoh. Sistem inilah yang diharapkan mampu menjaga swasembada pangan untuk beberapa tahun ke depan.
“Ini yang membuat sistem nanti. Ini yang membuat berkelanjutan swasembada kita,” tutur Amran. Ia optimistis fondasi yang kuat akan menghasilkan ketahanan pangan yang stabil.
Evaluasi Progres dan Akselerasi Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak. Ia menilai kerja sama antara pusat dan daerah telah memberikan kontribusi nyata terhadap capaian swasembada.
Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan secara rinci per provinsi. Setiap daerah diminta melaporkan progres signifikan hingga akhir Maret 2026.
Langkah evaluasi tersebut bertujuan memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Pemerintah ingin seluruh wilayah bergerak dalam kecepatan yang relatif sama.
"Indonesia terhormat karena mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ke depan kita akselerasi," kata Amran. Pernyataan itu menjadi dorongan agar capaian yang ada tidak membuat pemerintah berpuas diri.
Akselerasi dinilai penting untuk menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Ketahanan pangan harus dibangun dengan sistem yang adaptif dan terukur.
Amran menekankan bahwa disiplin dalam realisasi anggaran menjadi faktor penentu. Tanpa pengelolaan yang tepat, target produksi sulit dicapai secara maksimal.
Perluasan Fokus Komoditas Strategis
Selain komoditas padi, perhatian pemerintah juga tertuju pada percepatan swasembada kedelai dan bawang putih. Fokus ini dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor perkebunan, penguatan hilirisasi juga menjadi prioritas. Komoditas seperti kakao, kopi, kelapa, lada, dan lainnya didorong untuk memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Upaya hilirisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan nilai jual yang lebih baik, sektor pertanian tidak hanya kuat di hulu tetapi juga di hilir.
Amran menyatakan bahwa langkah percepatan dilakukan secara terukur. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif.
"Dengan langkah percepatan yang terukur, disiplin realisasi anggaran, serta sinergi pusat dan daerah, Kementerian Pertanian optimistis momentum swasembada pangan dapat terus diperkuat," imbuh Amran. Optimisme itu didasarkan pada fondasi program yang sudah berjalan.
Pemerintah menargetkan peningkatan produksi tidak hanya bersifat jangka pendek. Sistem yang kokoh dan berkelanjutan menjadi tujuan utama demi ketahanan pangan nasional.
Dengan pendekatan yang tegas namun terukur, pemerintah berharap swasembada pangan tetap terjaga. Kesejahteraan petani Indonesia pun diharapkan meningkat seiring penguatan sistem pertanian nasional.
Langkah pengalihan anggaran menjadi instrumen pengendalian agar setiap daerah bekerja optimal. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan produksi nyata.
Kebijakan ini sekaligus menjadi pesan bahwa swasembada bukan sekadar slogan. Ia adalah komitmen bersama yang harus diwujudkan melalui kerja konkret dan terukur.
Jika seluruh daerah mampu menunjukkan keseriusan, target 2026 bukan hal mustahil. Dengan fondasi sistem yang kuat, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan bahkan memperkuat ketahanan pangannya dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, ketegasan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa keberhasilan yang telah diraih tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi pijakan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.